Ibu Kota Baru Disinggung, Jokowi Sedang Bingung?

Gonjreng.com – Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur pernah menjadi pembicaraan hangat beberapa waktu lalu. 

Bermula dari pernyataan Jokowi bahwa ada empat kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru yaitu Ahok, Bambang Brodjonegoro, Azwar Anas, dan Tumiyana.

Heboh, karena salah satu kandidatnya adalah Ahok. Berhari-hari menjadi pemberitaan hangat. Timbul kecurigaan, semua ini hanya pengalihan isu.

Kasus Jiwasraya dan Asabri di mana potensi uang negara hilang hingga puluhan triliun rupiah pun tenggelam, meski sejak awal terkesan ogah-ogahan terbuka dan dituntaskan. Media pun terkesan malas mengangkat dan memberitakan dua kasus tadi.

Namun tanpa pengalihan isu, kasus Jiwasraya dan Asabri pun tertutup dengan sendirinya akibat pandemi virus corona.

Meskipun demikian, kasus Jiwasraya dan Asabri masih merupakan PR dan tanggung jawab pemerintahan Jokowi, karena terjadi dan terungkap saat ini, bukan pada masa atau era Soeharto (Orde Baru).

Dulu era Soeharto (Orde Baru) penuh dengan korupsi, makanya lahir era Reformasi yang mengusung jargon KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). 

Era Soeharto akhirnya tumbang, tapi apakah korupsi dengan sendirinya hilang dari bumi pertiwi? Tidak, buktinya sampai sekarang masih saja ada, seperti ditemukannya kasus Jiwasraya dan Asabri.

Lalu apa gunanya Reformasi yang memakan banyak korban itu?

Di sisi lain para aktivis Reformasi, saat ini cukup banyak mendapat posisi atau jabatan, entah di DPR maupun pemerintahan. Apakah suara mereka pun terdengar lantang menyinggung kasus Jiwasraya dan Asabri tadi? Ke mana bacot atau suara mereka yang terdengar nyaring saat menumbangkan Soeharto dulu? Apakah hidupnya sudah nyaman, duduk di kursi empuk, lupa diri, dan tak ingat berdiri?

Istilah “kalau sudah duduk, lupa berdiri” pernah populer di era Soeharto, menyindir mereka yang besar bacot, lupa diri setelah mendapat jabatan atau kursi empuk yang nyaman serta ruang kerja ber AC, bukan seperti di jalan raya yang panas tersengat terik matahari.

Sejarah berulang, sebelumnya aktivis atau Angkatan 66 yang menumbangkan rezim Soekarno cukup banyak di antara mereka yang mendapat kursi di parlemen dan pemerintahan, menjadi bagian dari rezim Orde Baru, dan korupsi merajalela di era Soeharto, akhirnya tumbang serta muncul era Reformasi (menurut Habibie, Reformasi adalah revolusi yang diperlambat, gradual. Makanya tak usah heran kalau tokoh-tokoh di negeri ini dikenal mahir menggunakan istilah. Utang dibilang bantuan luar negeri, Reformasi adalah revolusi yang diperlambat, dan kini lockdown jadi karantina wilayah sampai isolasi kampung).

Mengapa setelah tumbangnya era Soeharto masih saja terjadi korupsi?

Jawaban sederhananya, buruk pengawasan. Tanpa pengawasan yang baik dan benar, tetap saja akan terjadi korupsi pada rezim siapapun! Termasuk rezim yang akan datang dan memerintah dari Ibu Kota Baru.

Jokowi terkesan ngotot membangun Ibu Kota Baru dengan harapan bisa diselesaikan sebelum masa jabatan presiden periode keduanya berakhir. 

Ada sebagian pihak yang curiga, Ibu Kota Baru ingin dijadikan semacam “monumen abadi” untuk mengenang Jokowi. 

Terlepas ada atau tiada prestasi Jokowi selama menjabat presiden dua periode, “sesuatu yang berarti” telah ditinggalkannya, yaitu Ibu Kota Baru.

Pada era Reformasi, sampai saat ini hanya SBY yang pernah menjabat presiden dua periode, itupun tak lepas dari kritikan dan kecaman bahwa SBY tidak melakukan apa-apa, auto pilot selama masa pemerintahannya. Hal ini sudah dibantah oleh para politikus Partai Demokrat.

Mana monumen atau hasil kerjanya?

Tak mungkin pendukung SBY menunjuk proyek Hambalang yang mangkrak, tapi pendukung Jokowi nantinya bisa mengatakan lihatlah Ibu Kota Baru. Bukankah dibangun pada era Jokowi?

Terlepas wajar atau tidak kecurigaan sebagian pihak tadi kepada Jokowi berkait dengan Ibu Kota Baru, cepat atau lambat Jakarta bukan lagi ibu kota negara ini.

Namun saat ini virus corona (Covid-19) sudah masuk ke Indonesia, meski sebelumnya ada juga pihak yang masih ngeyel “Indonesia Bebas Corona”.

Korban coronavirus yang tadinya hanya dua orang saat Jokowi mengumumkannya pada 2/3/2020, kini sudah lebih dari 1000, di antaranya lebih dari 100 orang meninggal dunia. Anies Baswedan pun telah memperpanjang status tanggap darurat Jakarta hingga 19 April 2020.

Sila baca juga: Anies Baswedan dan Seruan Lockdown.

Guna mencegah penyebaran coronavirus (Covid-19) sudah cukup banyak pihak yang menyarankan agar diterapkan kebijakan lockdown, bukan sekadar social distancing atau physical distancing.

Di sinilah saran kebijakan lockdown yang diutarakan pihak-pihak tadi menyinggung atau mengaitkannya dengan Ibu Kota Baru.

Bukankah kebijakan lockdown butuh dana besar, tidak sedikit? Lalu dari mana dana tersebut?

Tunda pembangunan Ibu Kota Baru, dananya dialihkan untuk pandemi virus corona, begitu antara lain usul dari Fadli Zon, MUI, dan Rizal Ramli.

Menurut Rizal Ramli, pemerintah punya uang, asal menghentikan seluruh proyek infrastruktur, termasuk Ibu Kota Baru.

Sumber gambar: akun twitter Rizal Ramli.

Tak lama kemudian, kembali Rizal Ramli menyinggung soal Ibu Kota Baru. 

Lewat akun Twitter-nya, ekonom senior itu mengatakan pengorbanan mulai dari pemimpin. Hentikan dulu sementara proyek Ibu Kota Baru. Nyawa manusia lebih penting dari proyek. Gunakan uangnya untuk pekerja harian dan rakyat.

Sumber gambar: akun Twitter Rizal Ramli.

Saat ini diperkirakan Jokowi sedang bingung, antara lain disebabkan:

Pertama, jika diterapkan lockdown, dibutuhkan dana yang besar, tapi dana tersebut diambil dari proyek Ibu Kota Baru. 

Bukankah jika hal ini dilakukan ada kemungkinan proyek Ibu Kota Baru tidak selesai hingga habis masa jabatan presidennya? Berarti tidak ada “monumen abadi” atau “sesuatu yang berarti” yang bisa ditinggalkan Jokowi nantinya?

Oh, Ibu Kota Baru, jangan kau pergi.

Oh, Ibu Kota Baru, tetaplah tegak berdiri.

Kedua, setelah badai corona berakhir, masih ada PR atau tanggung jawab Jokowi lainnya, yaitu kasus dugaan korupsi gila-gilaan atau mega skandal yang disebut Jiwasraya dan Asabri tadi.

Memang saat ini tenggelam atau tertutup kasus corona, namun cepat atau lambat harus dipikirkan bagaimana penyelesaian dua kasus itu, karena potensi uang negara yang hilang hingga puluhan triliun rupiah.

Tapi untunglah, mereka yang bacotnya besar saat menurunkan Soeharto dulu dengan alasan korupsi, kini cenderung diam, mingkem, tak bersuara karena sudah nyaman duduk di kursi.

Kalau sudah duduk, lupa berdiri!

Ketiga, nilai rupiah melemah terhadap dollar, pertumbuhan ekonomi bisa tidak mencapai target, proyek banyak yang ditunda nantinya, ini pun harus dipikirkan, dan bagaimana penyelesaiannya. 

Diperkirakan saat ini Jokowi sedang bingung. Banyak rencananya yang bisa berantakan, atau tidak sesuai harapan.

Jokowi bingung, kalau semua masalah di atas tadi ditangani dan diselesaikannya sendiri. Makanya perlu dibantu oleh para menteri.

Bukankah menteri itu pembantu presiden?

Kalau banyak menterinya yang memble atau tidak kompeten, siapapun presidennya, wajar saja bingung!

Soeharto yang latar belakangnya militer pun bingung kalau sudah menyangkut ekonomi, tapi ia dibantu menteri-menteri yang ahli di bidangnya, tak heran bisa berkuasa lebih dari 30 tahun, meski akhirnya tumbang atau ditumbangkan oleh lawan dan kawan politiknya.

Jika ada sebagian pihak yang tidak setuju dikatakan Jokowi sedang bingung saat ini, tidak masalah, bicara tidak dilarang.

UUD 45 pun menjamin kebebasan berbicara, berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Merdeka!

***

Jokowi Didesak, Apakah Ada Pengaruhnya?

Sumber gambar: korankaltim.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *