Anggaran Virus Corona Harus Transparan!

Gonjreng.com – Anggaran virus corona (Covid-19) tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Corona.

Kemudian ditindaklanjuti Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Virus Corona.

Pemerintah pun memprioritaskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik kesehatan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran corona. 

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta pemerintah untuk transparan terkait penggunaan anggaran virus corona (covid-19) tadi, dengan alasan memiliki atau terdapat potensi terjadinya tindak pidana korupsi jika penggunaannya tidak dilakukan secara transparan dan diawasi dengan baik.

Berpotensi terjadi tindak pidana korupsi?

Bagaimana mungkin masih bisa terjadi tindak pidana korupsi untuk hal yang bersifat kemanusiaan, dan juga semua ini demi kepentingan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke?

Bukankah termasuk biadab para pelaku korupsi yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu?

Dana atau anggaran virus corona itu dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, dan seterusnya. Kok tega masih juga melakukan tindak pidana korupsi?

Biadab!

Bencana virus corona (Covid-19), gempa bumi, tsunami, dan bencana lainnya perlu bantuan dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah. Di mana otaknya manusia yang masih saja melakukan tindak pidana korupsi dari anggaran yang disediakan untuk bantuan kemanusiaan itu?

Biadab!

Tapi apakah sebelumnya ada kejadian seperti itu? Terjadi tindak pidana korupsi yang berkait dengan anggaran yang disiapkan untuk sebuah bencana?

Ternyata ada beberapa pengalaman pengelolaan anggaran tanggap darurat bencana rawan masih saja bisa terjadi tindak pidana korupsi. 

“Misalnya, korupsi vaksin flu burung, dan korupsi penyediaan air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di daerah bencana yang ketika itu terjadi di wilayah Donggala, Palu, Sulawesi Tengah,” kata Sekjen Fitrah Misbah Hasan seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Korupsi adalah salah satu penyakit akut bangsa ini sejak dulu kala. 

Era Soeharto (Orde Baru) tumbang, salah satunya karena banyak terjadi tindak pidana korupsi. Makanya lahirlah era Reformasi yang mengusung jargon basmi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Apakah setelah era Soeharto (Orde Baru) tumbang, maka KKN pun lenyap dengan sendirinya dari bumi nusantara ini?

Tidak, buktinya belum lama ini ada dua kasus dugaan korupsi gila-gilaan atau mega skandal yang disebut kasus Jiwasraya dan Asabri. Puluhan triliun rupiah uang negara berpotensi lenyap begitu saja.

Sejak semula kasus Jiwasraya dan Asabri terkesan ogah-ogahan dilakukan pemeriksaan secara terbuka, bisa dilihat dari Pansus Jiwasraya yang belum terbentuk juga meski kasusnya sudah tercium beberapa bulan lalu, bahkan diperkirakan tidak akan ada Pansus Jiwasraya, apalagi Pansus Asabri.

Kini perhatian masyarakat sedang tertuju pada pandemi virus corona (Covid-19), dengan sendirinya kasus Jiwasraya dan Asabri pun semakin tenggelam saja.

Sekali lagi, biadab!

Kalau masih saja terjadi tindak pidana korupsi yang berkait dengan anggaran untuk bantuan kemanusiaan seperti bencana virus corona (Covid-19), gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.

Maka dari itu, sebaiknya anggaran virus corona memang harus transparan!

Karena masih ada kemungkinan munculnya manusia biadab yang akan menyalahgunakan anggaran tersebut.

Bukan hanya anggaran virus corona saja, tapi semua anggaran yang ada.

Hal ini untuk menghindari terjadinya korupsi, penyakit akut bangsa ini sejak dulu kala, dan sampai saat ini pun masih saja sulit diberantas, saudara-saudara!

Anggaran virus corona dan anggaran lainnya harus transparan agar tidak “dimakan” oleh manusia-manusia biadab.

***

Sumber gambar: kompas.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *